AHOK VS DPRD DKI (Tugas Softskill Pancasila Demokrasi di Indonesia)

AHOK VS DPRD DKI

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut.

Perang Dukungan Pro-Ahok VS Pro-DPRD di Car Free Day

Liputan6.com, Jakarta - Polemik antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Tjahaja Purnama alias Ahok terus bergulir. Dukungan serta penolakan bagi kedua belah pihak terus bermunculan. Salah satunya terjadi pada acara car free day di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pagi tadi.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Minggu (8/3/2015), massa pendukung DPRD Jakarta membentangkan spanduk berisi mendukung hak angket dan melengserkan Ahok dari kursi gubernur.
Aksi yang didukung sejumlah kelompok massa ini menilai Ahok sudah melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Mereka menyatakan RAPBD yang diajukan ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama pemerintah dan DPRD.

Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Endang Supardi berharap hak angket DPRD DKI tetap diselenggarakan. Ia juga berharap Gubernur Ahok segera diturunkan karena etikanya dinilai tak pantas sebagai seorang pemimpin.

"Abis angket terserah. Demo lanjutan lakukan terus, ya kalau saya minta sih terus. Itu agar Ahok dimakzulkan seperti Aceng Fikri. Dan Ahok udah nggak pantes jadi gubernur. Mulutnya, bahasanya, kata-katanya udah nggak pantes. Dia yang pantes jualan bakso," ucap Endang.

Seolah tak mau kalah, di lokasi yang sama Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara) menggalang tanda tangan yang bertajuk SaveAhok. Aksi ini bertujuan untuk mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu dalam memberantas pengemplang APBD DKI Jakarta.

Koordinator Bara Safti Hidayat mengatakan, penggalangan tanda tangan itu sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap Ahok untuk memerangi koruptor dan mafia proyek di DKI Jakarta.

"Untuk menggalang dukungan publik mendukung Ahok melawan para begal APBD, melawan para calo proyek, melawan para mafia proyek yang selama ini merampok harta rakyat Jakarta melalui APBD," terang Safti.
Polemik antara DPRD dan Ahok ini berawal dari adanya dugaan anggaran siluman di APBD DKI Jakarta 2015. Ahok menemukan anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta yang tak masuk akal.

Dugaan korupsi pengadaan UPS di 49 sekolah di Jakarta saat ini tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi sudah diperiksa meski polisi belum menetapkan tersangka.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulungmenyatakan, dirinya siap diperiksa polisi terkait pengadaan UPS ini. (Nfs/Ado)

Pada dasarnya setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut, dan kita sebagai warga negara yang baik harus saling bekerjasama dan mewujudkan negara yang berdemokrasi.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2187356/perang-dukungan-pro-ahok-vs-pro-dprd-di-car-free-day